SRINDO News, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menjadi salah satu pihak yang terus mengkritik proyek ibu kota baru, IKN Nusantara.
Menurut Rizal Ramli, proyek IKN hanya merupakan pemborosan anggaran negara dan tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat umum.
Ramli mengimbau agar Presiden Jokowi tidak memaksakan keinginannya untuk mewujudkan mimpi besar mengenai IKN.
Baginya, relokasi ibu kota adalah hal yang umum dilakukan oleh beberapa negara.
Namun, Rizal menilai Jokowi juga perlu melihat negara-negara mana yang berhasil dan gagal dalam melaksanakan proyek serupa.
Dia mencontohkan kasus Brasil yang gagal dalam merencanakan ibu kotanya yang baru, sehingga hanya menyisakan monumen tanpa makna.
Ibu kota yang bernama Brasilian City tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan politik dan ekonomi warganya, sehingga akhirnya kembali ke Rio De Janeiro.
Menurut Ramli, perjalanan menuju ibu kota baru tersebut memakan waktu berjam-jam dan dianggap tidak efektif.
Akhirnya, ibu kota baru tersebut hanya menjadi tempat wisata bagi para pejabat Brasil untuk menghabiskan uang perjalanan dinas mereka.
"Kemudian ada India, ibu kotanya dulu adalah Old Delhi. Ibu kota tersebut direncanakan sebagai area yang lebih hijau dan sejuk, tetapi membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Akhirnya, proyek tersebut gagal dan hanya menjadi monumen. Kemudian dibuatlah ibu kota baru yang bernama New Delhi, yang hanya beberapa jam perjalanan (dengan jalur darat) dari ibu kota lama, dan proyek ini berhasil," ujar Ramli dalam wawancara dengan Crosscheck pada Senin, 12 Juni 2023.
Demikian pula dengan Kuala Lumpur yang dipindahkan oleh Mahathir Mohamad ke Putrajaya, yang hanya memakan waktu perjalanan satu jam, dan hal tersebut berhasil.
Hal ini menunjukkan bahwa ibu kota baru akan berhasil jika jarak tempuhnya dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga tetap efektif dan efisien.
Dalam hal ini, Ramli menuding Jokowi melakukan pemaksaan kehendak kepada pemimpin yang akan datang, terutama mengingat kegagalan yang terjadi pada proyek IKN.
"Permohonan maaf, Mas Jokowi, proyek ini merupakan kegagalan. Tidak ada perencanaan yang matang dan terkesan dibuat secara tergesa-gesa, mirip dengan proyek kereta cepat yang menghabiskan biaya berlipat-lipat, berutang banyak, terlambat, dan tidak berfungsi."
"Permohonan maaf, Mas Jokowi, berhentilah sebagai presiden kita dan batalkan proyek ibu kota baru ini dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) saja."
Ramli juga mendorong agar pemimpin yang akan datang meng
ubah Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang Alokasi Umum dan Alokasi Khusus, sehingga daerah-daerah dapat berkembang lebih baik dan lebih cepat.
"Daripada bermimpi sembarangan, mari fokus pada hal yang lebih praktis, Pak Jokowi," ujar Ramli mengenai proyek IKN.
