SRINDO News, Jakarta - Ketua Progress 98, Faizal Assegaf, mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dengan menyebutnya sebagai trik semata dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, proyek Ibu Kota Negara (IKN) ini lebih menguntungkan pihak asing dan diduga melibatkan mafia lintas negara.
Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di saluran YouTube Refly Harun dan dilaporkan pada Sabtu (24/6/2024), Faizal Assegaf menolak klaim Presiden Jokowi bahwa pemindahan IKN ini didorong oleh kebutuhan mendesak seperti kepadatan penduduk dan kemacetan di Pulau Jawa. Bagi Faizal, semua pernyataan tersebut hanyalah retorika kosong.
Faizal Assegaf juga menyoroti kehadiran mantan Perdana Menteri Britania Raya, Tony Blair, sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat. Ia menganggap hal tersebut sangat mencurigakan dan mengindikasikan adanya pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang kuat, sehingga ia menyimpulkan bahwa proyek IKN ini kurang melalui pemikiran yang mendalam.
Menurut Faizal, hal ini menunjukkan adanya jaringan kejahatan terorganisir lintas negara, perusahaan, dan mafia internasional yang bersembunyi di balik pemindahan ibu kota.
"Bagaimana dengan keinginan mayoritas umat Islam? Bagaimana dengan keinginan rakyat?" lanjut Faizal.
Faizal menyebut tindakan ini sebagai tindakan kriminal karena minimnya sosialisasi yang kuat terkait alasan pemindahan ibu kota, baik dari segi sejarah, sosiologi, maupun faktor strategis geopolitik.
Ia mengkritik pemosisian Jokowi sebagai sekadar penjual satu pulau dengan label pemindahan IKN, yang mengajukan proposal di Singapura kepada berbagai jaringan pengawas, taipan, dan pemodal.
"Ini benar-benar memalukan. Sulit bagi kita untuk membicarakan pemindahan ibu kota ini dengan kerangka akademis. Di mana para pemikir hebat? Mereka tidak diberi kesempatan untuk berbicara, hanya digunakan sebagai cap stempel," tegas Faizal.
Faizal setuju dengan pernyataan Rizal Ramli yang mengumumkan bahwa jika ada solusi ketika pergantian presiden pada tahun 2024 nanti, maka proyek ini harus dibatalkan.
Faizal kemudian menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik bukanlah sosok yang pandai berbohong dengan berbagai penipuan, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan bahkan menghilangkan identitas sejarah.
Perjalanan proyek pemindahan IKN hingga saat ini hampir membuat orang-orang di lembaga strategi negara, parlemen, militer, dan kalangan oposisi menjadi lumpuh dan tak berdaya.
