SRINDO News, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendesak Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) untuk mengambil langkah serius dalam menangani masalah utang negara yang diperkirakan mencapai Rp 20.750 triliun. Fauzi Amro, anggota Komisi XI DPR RI, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Kami meminta agar masalah utang ini diperlakukan dengan serius sebagai tanggung jawab Bendahara Umum Negara. Jika saya menghitung-hitung, total utang di negara kita hampir mencapai Rp 20.750 triliun," ungkap Fauzi saat rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI pada hari Selasa (13/6).
Fauzi juga menguraikan komposisi utang tersebut, dengan rincian utang pembiayaan sebesar Rp 7.900 triliun, utang BUMN sebesar Rp 6.710 triliun pada tahun 2021, ditambah dengan utang pada tahun 2022 sebesar Rp 1.640 triliun. Sementara itu, utang terkait gaji ASN dan TNI-Polri mencapai Rp 4.500 triliun.
Selain itu, Fauzi juga mempertanyakan pencatatan utang di BUMN oleh PPR Kementerian Keuangan, apakah dilakukan melalui kas negara atau hanya di Kementerian BUMN. Menurutnya, seluruh utang harus dicatatkan di Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Suminto mengungkapkan bahwa posisi utang Indonesia per 31 Mei 2023 mencapai Rp 7.787 triliun. Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber, baik pinjaman maupun sekuritas.
Terkait utang BUMN, Suminto menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut merupakan kekayaan negara yang terpisah. Utang BUMN merupakan pengadaan secara koperasi dan bukan merupakan utang pemerintah.
Meskipun demikian, Suminto tetap memperhatikan utang yang dimiliki oleh BUMN. Ia menyebut bahwa BUMN memiliki utang yang dijamin oleh pemerintah, namun jumlahnya relatif kecil.
"Sebagai contoh, ketika terdapat penjaminan terhadap pinjaman BUMN tertentu dengan jumlah tertentu. Utang BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah memiliki nominal yang sangat kecil," ungkap Suminto.
Suminto juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengambil pinjaman luar negeri sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp 30,22 triliun pada tahun 2024. Pinjaman tersebut diharapkan dapat diperoleh dari Bank Dunia sebesar USD 701 juta, Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 1,035 miliar, Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar JPY 300 juta, dan Canada sebesar CAD 100 juta.
"Pada tahun 2024, kami berencana untuk mendapatkan pinjaman tunai sebesar Rp 30,22 triliun atau USD 2 miliar dengan kurs sekitar Rp 29 triliun. Pinjaman tersebut berasal dari ADB sebesar USD 1,035 miliar, Bank Dunia sebesar USD 701 juta, JICA sebesar JPY 30.000 juta, dan Canada sebesar CAD 100 juta," jelas Suminto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada hari Selasa (13/6).
Dengan demikian, Kementerian Keuangan diharapkan akan mengambil tindakan serius dalam menangani masalah utang negara yang semakin meningkat, sambil memastikan pencatatan utang yang transparan dan akurat di semua sektor terkait, termasuk BUMN, ASN, serta TNI-Polri.
